Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu saat memimpin pertemuan rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan OJK Regional 8 dan Himbara di Denpasar, Bali, Jumat (25/8/2023). Foto: Ria/nr

Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengapresiasi langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VIII bersama Himpunan Bank Milik Negara (Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN) dalam mendorong pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses keuangan masyarakat dan UMKM di Denpasar, Bali.

“Tujuan kami melakukan pertemuan karena ingin mengetahui strategi dan upaya  OJK bersama dengan Perbankan Himbara  dalam mempercepat akses keuangan daerah di Kota Denpasar – Provinsi Bali,” ungkapnya saat memimpin rapat kerja dengan OJK Regional 8 dan Himbara di Denpasar, Bali, Jumat (25/8/2023). 

Percepatan akses keuangan daerah merupakan salah satu kunci mendorong pertumbuhan perekonomian khususnya di daerah. 

Untuk itu, lanjut Gus Irawan dalam mewujudkan penyediaan akses keuangan daerah diperlukan aksi nyata oleh OJK dalam menyusun kebijakan, strategi, dan merancang produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Selain itu, perlu dukungan dan komitmen serta sinergi yang baik sektor jasa keuangan khususnya Himbara dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh akses keuangan, pembiayaan dan permodalan dengan mendayagunakan digitalisasi produk dan layanan keuangan secara konsisten, mudah, cepat, dan transparan.

“Perlu sinergitas agar percepatan keuangan daerah dapat berlangsung optimal yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,”katanya. 

Saat ini, pertumbuhan ekonomi Bali pada Triwulan II-2023 sebesar 5,60% (yoy), membaik dibandingkan Triwulan II-2022 yang sebesar 3,09% (yoy). Laju pertumbuhan ekonomi Bali lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Nasional sebesar 5,17 persen dan berada di posisi ke-6 tertinggi secara nasional.

“Kami melihat pertembuhan ekonomi di Bali sangat baik dan sehat, ini harus ditingaktkan. Kita terbayang pandemi bali minus 12, tapi saat ini tumbuh bahkan jauh diatas nasional,”katanya.

Sebelumnya, Friderica Widyasari, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen mengatakan pihaknya terus berupaya dalam peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan serta menggerakkan perekonomian di Bali. 

Bali saat ini, lanjut Friderica memiliki 495 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Provinsi Bali yang disebar di 35 wilayah guna mendorong ketersediaan akses keuangan kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah 

Mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan (start up business) dan membiayai pembangunan sektor prioritas.

“OJK terus melihat potensi setiap wilayah untuk bisa dikembangkan. Jadi kami lihat potensi kemudian kami channelkan ke perbankan untuk permodalan dan kami juga  memberikan edukasi literasi dan inklusi keuangan agar mereka (pelaku usaha) dapat mengelola keuangannya,” katanya. (rnm/aha)